a beautiful mind

"Mulai saat ini para pejabat dan karyawan (Jamsostek) tidak akan mematuhi perintah-perintah beliau karena kami sudah menyampaikan mosi tidak percaya. Kami harap Menneg BUMN segera merespons tuntutan ini karena kami ingin segera bekerja dengan tenang, " kata Ketua Umum SP Jamsostek Abdul Latif Algaff, yang didukung 25 dari 30 pejabat setingkat kepala biro, kapala kantor wilayah dan kepala divisi.

Gawat! Kisruh antara karyawan dan Dirut Jamsostek tampaknya sudah mencapai puncaknya. Bagaimana nanti hasil akhirnya, apakah para "pembangkang" yang menang atau Dirut yang akan tetap bergeming? Atau akan ketemu solusi ketiga?

Permasalahan manajemen vs karyawan seperti itu sudah sering kita dengar. Dulu pernah terjadi pemogokan karyawan hotel Shangrilla yang berakhir tragis bagi para karyawannya dengan pemecatan massal. Belum lama berselang ex-karyawan PT Dirgantara Indonesia masih berunjuk rasa menuntut hak-haknya. Mereka melakukan long-march dari Bandung ke Jakarta untuk memaksa perhatian Pemerintah. Berbeda dengan ex-karyawan hotel Shangrila yang sudah tidak lagi melawan, karyawan PT DI kelihatannya masih terus melakukan perjuangannya "sampai tetes darah penghabisan".

Ketika sebuah serikat pekerja atau sekelompok karyawan melakukan perlawanan terhadap manajemen, mereka harus siap dengan risiko terburuk berupa PHK. Tentu masalahnya sudah sedemikian parah sehingga para karyawan itu memasang badan untuk melawan.

Berbeda jauh dibandingkan kemajuan di pemerintahan yang sudah demokratis, manajemen perusahaan- perusahaan umumnya memang masih jauh "terbelakang". Para direktur perusahaan tidak dipilih oleh karyawan, tapi ditunjuk oleh pemegang saham. Karyawan sama sekali tidak memiliki hak suara untuk menentukan pemimpinnya. Beruntung bila direktur yang ditunjuk adalah seperti kaisar yang baik-hati-dan-tidak-sombong. Bila yang ditunjuk seperti Al Dunlap yang "raja tega" melakukan pemecatan ribuan karyawannya ketika menjadi CEO di Scott Paper dan Sunbeam Oster, para karyawan tinggal menunggu nasib seperti sapi yang antri untuk dijagal.

Menanggapi tuntutan SP Jamsostek, Menneg BUMN Soegiharto menjawab: "Direksi bukan diangkat oleh karyawan, tapi oleh Pemerintah selaku pemegang saham. Memang ada dis-sinergi. Sebab itu kita harus lakukan kanalisasi supaya tidak terjadi hal-hal yang buruk di masa datang. Jadi, tidak ada alasan untuk mengubah direksi pada hari ini." (Dengan kata lain, para karyawan boleh protes, tapi posisi direktur utama bukan mereka yang menentukan. Ini bukan demokrasi, bung!)

Sebenarnya, demokratisasi dalam pengelolaan perusahaan sudah dilakukan di beberapa perusahaan, namun entah mengapa belum menjadi tren sampai saat ini. Salah satu rintisan yang cukup terkenal dan menjadi banyak bahan kajian adalah cara Ricardo Semler mengelola perusahaannya, Semco SA. Sebagai perusahaan manufaktur yang berada di negara berkembang Brazil, cara manajemen Semco sungguh revolusioner. Di Semco, manajer dan karyawan diangkat dan diberhentikan secara demokratis. Manajer atau karyawan yang dianggap kurang berkontribusi ramai-ramai divoting untuk dikeluarkan. Jenjang manajemen sangat tipis, hanya satu-dua lapis dari buruh ke General Manager. Pembagian gaji dan bonus juga dibahas terbuka oleh semua karyawan. Semua karyawan berhak menentukan mau melakukan apa, kapan dan di mana sepanjang tanggung jawab hasilnya terukur. Job description bisa diubah-ubah sesuai keinginan mereka. Absensi, seragam kerja, ruang pribadi, dan sekretaris tidak lagi dibutuhkan. Dengan cara kerja radikal seperti itu, Semco dari tahun ke tahun tumbuh sebagai perusahaan yang sehat dan berkembang.

Perusahaan lain yang banyak dikutip dalam mempraktekkan demokratisasi manajemen adalah St Luke, sebuah advertising agency yang tumbuh pesat dan mendapatkan aneka penghargaan di Inggris. Di St Luke, para karyawan adalah juga sekaligus pemilik perusahaan. Keputusan-keputusan manajemen dilakukan bersama. Departemen-departemen ditiadakan, digantikan tim-tim yang dibentuk dan dibubarkan sesuai proyek. Karyawan tidak lagi memiliki meja kerja pribadi, setiap hari siapa pun dapat memilih meja mana yang akan dipakai bekerja hari itu.

Dalam sejarah kita, Bung Hatta dulu sudah mencanangkan model bisnis ala St Luke yang sangat demokratis, di mana karyawan dan nasabah adalah pemilik usaha dan direksi diangkat dan diberhentikan oleh mereka. Model bisnis itu adalah koperasi! Kebetulan tanggal 12 Juli ini kita akan merayakan Hari Koperasi. Mengapa kita tidak menengok model bisnis koperasi sebagai solusi mendemokratisasikan badan usaha? Digabung dengan cara-cara kerja ala Semco dan St Luke, kita mungkin dapat menghasilkan cara manajemen baru yang lebih produktif, egaliter, adil dan transparan bagi karyawan dan manajemen.

Sayangnya, kalau di pemerintahan ada trend demokratisasi, di dunia bisnis yang terjadi justru sebaliknya. Prinsip-prinsip bisnis berdasar asas kekeluargaan dan egalitarian semakin tergerus oleh kapitalisme yang berprinsip yang kuat (uangnya) yang paling besar suaranya. Di AS dan Kanada, perusahaan-perusahaan asuransi awalnya dulu berbentuk mutual company yang dimiliki oleh para pemegang polis. Semangat kapitalisme yang menguat menjadikan model bisnis yang kekeluargaan dalam bentuk mutual company itu akhirnya diubah menjadi perseroan. Banyak perusahaan asuransi yang menjalani demutualisasi di kurun waktu 1980-1990-an. Untungnya (atau tidak untungnya?) di Indonesia AJB Bumiputera tidak ikut-ikutan mengubah dirinya menjadi perseroan.

Di Indonesia, koperasi yang dulu diagung-agungkan sebagai paling cocok dengan model ekonomi Pancasila dan harus menjadi sokoguru perekonomian, sampai hari ini masih saja menjadi pemain ekonomi marginal. Kementriannya bahkan digabung dengan UKM. Koperasi di Indonesia sekarang hampir sinonim dengan pelaku ekonomi lemah.

Apakah ada harapan buat gerakan demokratisasi manajemen semacam Semco, St Luke, koperasi, mutual company dan manajemen warung Padang untuk menjadi model bisnis utama di masa depan?